NOMOR 75 /POJK.04/2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan
Pada bagian ini secara perlahan akan saya kumpulkan ketentuan-ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). APU-PPT POJK no 12/POJK.01/2017 APU PPT di Sektor Jasa Keuangan POJK no 23/POJK.01/2019 Perubahan POJK 12.POJK.01.2017 ttg APU PPT Dana Pendidikan dan Pelatihan POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana SDM BPR dan BPRS Informasi Perpajakan POJK no 25/POJK.03… New Financial Services Authority (OJK) Regulations The summary of the new Financial Services Authority (OJK) regulations The following is a list of the new Financial Services Authority (OJK) regulations. All regulations are available in Indonesian. The new Financial Services Authority (OJK) regulations 1. Regulation: 50/POJK.03/2017 (click here 50/POJK.03/2017) Date : 13 July 2017 Kinerja Perbankan di Bali Tumbuh Positif, OJK Gelar ... Guna menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No.75/POJK.03/2016 dan SE No.15/SEOJK. 03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS. OJK telah menerbitkan POJK No. 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah BPR. Contoh Laporan Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi ... Contoh Laporan Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Silahkan dow
POJK dan SE OJK - PT. BPR CATUR ARTHA JAYA POJK no 75/ POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] SEOJK no 15/ SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] 17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP. POJK no 13/ POJK SALINAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN … NOMOR 75 /POJK.04/2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN I. UMUM Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan SALINAN STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI …
1 The New Regulation on Shares Ownership in Indonesian Commercial Banks - What You Need to Know On 7 December 2016 the Financial Services Authority ( Otoritas Jasa Keuangan - “OJK ”) promulgated Regulation No. 56/POJK.03/2016 on Shares Ownership in Commercial Banks Standard Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR ... Standar penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR / BPRS mengacu pada ketentuan dari OJK berupa POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang standar penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ketentuan dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR ... POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [baca/unduh] b. POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [baca/unduh] b. Ketentuan BPR POJK no 44/ POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja [read/download] Penjelasan POJK no 44/ POJK.03/2015 [read/download] SKKNI BPR no 322 tahun 2016 [read/download] 5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) POJK no 27/ POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
OJK Sebut Kinerja Perbankan Membaik - Tribun Bali Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, industri perbankan dituntut memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No.75/POJK.03/2016 dan SE No.15/SEOJK. 03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan KETENTUAN BPRS - BPR Syariah POJK no 27/POJK.03/2016 - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 SE no 39/SEOJK.03/2016 - Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan … OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Gelar Evaluasi ... Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, industri perbankan dituntut memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No.75/POJK.03/2016 dan SE No.15/SEOJK. 03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS. Analisis Big Data | Pelatihan IT | Edutech
Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, industri perbankan dituntut memiliki kemampuan beradaptasi secara cepat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No.75/POJK.03/2016 dan SE No.15/SEOJK. 03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS.
