Uu tentang kpk pdf

UU RI NO 31 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA …

Ada tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001. Kemudian ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok.

yang mengatur KPK secaraformal (wet in formeele gezin) dibuat dan ditentukan oleh badan legislatif dan badan kepresidenan, sehingga Undang-Undang KPK.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pengendalian Gratifikasi oleh KPK karena Pertamina dipandang telah 18 Feb 2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. yang mengatur KPK secaraformal (wet in formeele gezin) dibuat dan ditentukan oleh badan legislatif dan badan kepresidenan, sehingga Undang-Undang KPK. penyadapan KPK tersebut secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa pasal 12 ayat (1) UU KPK, pasal 31 ayat (3) Undang-. Undang 22 Feb 2011 2. paling lama 30 hari;. 3. 30 hari kemudian KPK menentukan menjadi milik negara atau penerima;. 4. tata cara laporan lihat UU KPK. 22/02/ 31 Des 2007 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dengan tugas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. "Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK," ujar Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham … Makalah KPK ~ PLAZSAVE BLOG Mar 31, 2016 · Komisi pemberantasan korupsi ini dibentuk berdasarkan Undang-undang N o. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, … Revisi UU KPK Tak Signifikan Cegah Korupsi - hukumonline.com Sep 20, 2019 · Jika diteliti lebih cermat, sebenarnya banyak perubahan yang dilakukan DPR dan Pemerintah dalam revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang dilakukan bukan hanya merevisi alias mengubah rumusan, tetapi juga menghilangkan pasal tertentu. Revisi ini acapkali disebut untuk memperkuat tugas pencegahan KPK.

Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku … Berita Terbaru Revisi UU KPK - Tempo.co Berita Eks Pimpinan KPK Minta Hakim MK Perhatikan Proses Revisi UU KPK. Mantan Pimpinan KPK meminta Hakim Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan bagaimana proses pengajuan revisi UU KPK. Makalah Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) terhadap ... Makalah Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karaeng Se're. Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR.

LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPK UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN UU No. 30 Th. 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sep 17, 2019 · Untuk dapat memahami latar belakang diusulkannya revisi UU KPK, ketimbang mengambil informasi dari akun anonim di sosial media, saya lebih ingin memahaminya dari Naskah Akademik rancangan revisi UU KPK yang telah disediakan secara resmi oleh pihak yang mengusulkan dilakukannya revisi UU KPK, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dampak Instan Revisi UU KPK - hukumonline.com Sep 15, 2019 · Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat kepada DPR berkaitan dengan RUU Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Isinya Presiden menyetujui adanya revisi dalam rangka memperkuat dan meningkatkan pencegahan serta pemberantasan korupsi. (PDF) Revisi UU KPK: Amputasi dan Impunitas | Korneles ... Tulisan ini pertama kali terbit di Detik.com edisi 9 September 2019

25 Sep 2019 Menurut Febri dalam RUU KPK yang telah disahkan DPR dan pemerintah tersebut ada sejumlah kewenangan KPK yang telah dibatasi.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

Sep 18, 2019 · Pada tanggal 27 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo, Mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam …